Beranda > Uncategorized > Hakikat Kekuasaan dalam Pandangan Dunia Jawa

Hakikat Kekuasaan dalam Pandangan Dunia Jawa

”HAKIKAT KEKUASAAN

DALAM PANDANGAN DUNIA JAWA”

 

Oleh :

Nunung Dwi Nugroho (09/288952/SP/23807)

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2010

A. TUJUAN PENULIS

Jawa, sebuah kebudayaan besar yang ada di bumi Indonesia. Sebuah budaya yang tetap mempertahankan keasliannya sampai saat ini walaupun diterjang kebudayaan-kebudayaan lain yang datang dari luar. Namun dibalik semua itu, kebudayaan Jawa malah cenderung merangkul dan berusaha mengakulturasikan budaya yang datang dari segala penjuru itu. Tidak mengherankan apabila budaya ini menjadi bahan penelitian para ahli, termasuk seseorang bernama Franz Magnis-Suseno SJ. Ia berusaha menggali apa sebenarnya yang dimaksud dengan “etika Jawa” itu.

Banyak pandangan yang mengemukakan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “etika”. Dalam buku ini, dijelaskan dengan mendetail, apa sebenarnya yang dimaksudkan etika dalam kebijaksanaan hidup orang Jawa. Pada dasarnya, buku yang diberi judul Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa ini ditulis dengan tujuan tidak semata-mata untuk dapat memperluas pengetahuan mengenai masyarakat Jawa, melainkan untuk mengadakan suatu analisa filosofis terhadap sebuah sistem moral konkrit.[1] Selain itu, penulis juga tidak bermaksud untuk memberikan semacam penggambaran tentang masyarakat Jawa apa adanya karena penulis merasa tidak sanggup untuk membuat pernyataan umum mengenai suatu masyarakat yang bisa disebut sangat majemuk dan sedang mengalami perubahan-perubahan ini.

Dalam buku ini, penulis juga berusaha memberitahu kita tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa, karena kekuasaan hingga pada saat ini merupakan salah satu objek utama refleksi teoritis Jawa, dan karena kesibukan dengan kekuasaan menduduki tempat penting dalam kepustakaan Jawa klasik, maka paham Jawa tentang kekuasaan digambarkan dengan panjang dan lebar oleh penulis.

 

 

B. ARGUMEN PENJELAS TUJUAN

Sebelum memulai pembahasan tentang apa sebenarnya pandangan dunia Jawa dalam mendefinisikan kekuasaan, alangkah lebih baik jika kita mengetahui alasan penulis melakukan penelitian mengenai etika Jawa. Alasan penulis yang pertama adalah adanya indikasi bahwa banyak orang Jawa yang tidak paham akan nilai-nilai daerahnya sendiri. Dan alasan kedua adalah kebanyakan penelitian kebudayaan lebih cenderung mengacu pada kebudayaan asing (Barat), namun di sisi lain, sebagai bangsa, kita juga punya kebudayaan yang menarik dan layak untuk diperbandingkan dengan kebudayaan lain. Kedua hal itulah yang menyebabkan penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai etika Jawa ini.

Dunia Jawa tentu memiliki pandangan tersendiri terhadap sesuatu, yang pastinya berbeda dengan pandangan dunia Barat atau lainnya. Sesuatu yang khas yang nampak dalam pandangan dunia Jawa adalah bahwa realitas tidak dibagi dalam berbagai bidang yang terpisah-pisah dan tanpa hubungan satu sama lain, melainkan realitas dilihat sebagai suatu kesatuan menyeluruh. Dunia, masyarakat dan alam adikodrati bagi dunia Jawa merupakan suatu kesatuan. Pada hakekatnya, orang Jawa tidak membedakan antara sikap-sikap religius dan bukan religius, dan interaksi-interaksi sosial sekaligus merupakan sikap terhadap alam, sebagaimana pula sikap terhadap alam sekaligus mempunyai relevansi sosial. Antara pekerjaan, interaksi, dan doa tidak ada perbedaan prinsip hakiki.

a. Kekuasaan dalam Pandangan Dunia Jawa

Hal seperti yang dijelaskan diatas juga ada pada pendefinisian “kekuasaan” dalam pandangan dunia Jawa. Dalam buku ini dikatakan bahwa kekuasaan dalam paham Jawa adalah sesuatu yang berbeda dari pengertian kekuasaan pada umumnya. Pada umumnya, kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak pada orang lain, agar orang-orang tersebut mau mematuhi apa yang menjadi keinginan kita. Namun, dunia Jawa memberikan pengertian lain. Seperti segala kekuatan yang menyatakan diri dalam alam, kekuasaan adalah ungkapan energi Ilahi yang tanpa bentuk, yang selalu kreatif meresapi seluruh dunia. Kekuasaan bukanlah gejala khas sosial yang berbeda dari kekuatan-kekuatan alam, melainkan ungkapan kekuatan kosmis yang dapat kita bayangkan sebagai semacam fluidum yang memenuhi seluruh dunia.[2]

Kekuasaan politik dalam pandangan dunia Jawa bersifat konkret, karena kekuasaan politik yang ada adalah suatu bentuk ungkapan kasekten (kekuatan yang sakti). Orang yang memiliki kasektѐn tidak dapat dikalahkan ataupun dilukai, karena orang itu sekti. Kekuasaan itu eksis dalam dirinya sendiri, tidak bergantung pada pembawa empiris. Bagi orang Jawa, kekuasaan adalah sesuatu yang bersifat homogen. Bentuk-bentuk kekuasaan dalam paham Jawa hanya merupakan ungkapan realitas yang sama, berasal dari sumber yang sama, dan berkualitas sama. Semua bentuk kekuasaan berdasarkan partisipasi pada kekuatan yang satu yang meresapi seluruh dunia ini. Individu yang memperoleh kekuasaan dapat kita bayangkan sebagai fluidum kekuatan kosmis itu.[3] Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dunia Jawa menganggap bahwa jumlah kekuasaan tersebut konstan/tetap. Karena yang dapat berubah hanyalah pembagian kekuasaan dalam dunia. Konsentrasi kekuasaan di suatu tempat sama artinya dengan pengurangan kekuasaan di tempat lain.[4]

b. Raja sebagai Pusat Kekuatan Kosmis

Raja atau Ratu dalam dunia Jawa adalah seseorang yang memusatkan suatu kekuatan yang besar pada dirinya sendiri, sebagai orang yang paling sakti dan kekuasaan hanya ada pada dirinya. Dapat disimbolkan seperti sebuah kaca pembesar yang memusatkan cahaya matahari dan mengarahkannya kebawah. Kesaktian sang Raja diukur dari besarnya monopoli kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan yang besar diperlihatkan dari besarnya wilayah kekuasaan, dan semakin eksklusif segala kekuatan dalam kerajaannya berasal dari padanya.[5]

Tanda kekuasaan yang sesungguhnya tercermin pada saat seorang Raja yang sedang berkuasa adalah timbulnya ketenangan dan kesejahteraan bagi rakyat di wilayahnya. Tidak ada gangguan, ancaman maupun hal-hal yang mengganggu ketenteraman rakyatnya, semua kegundahan yang ada seakan telah telah dihapus oleh sang Raja. Kekuasaan Raja juga nampak dalam kehidupan alam. Apabila semua elemen dalam kerajaan tersebut tentram, maka alam pun akan memberikan timbal balik yang sesuai, seperti tanah yang subur, keberhasilan panen, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setiap penduduk mendapatkan sandang, pangan dan papan yang layak, dan semua orang merasa terpuaskan, sehingga keadaan demikian dapat disebut sebagai keadaan yang adil dan makmur.

Namun, kekuasaan Raja juga dapat terancam apabila terjadi gangguan terhadap ketenteraman dan keselarasan dalam wilayah kekuasaannya. Apabila hal itu masih terjadi, ataupun masih ada kekuatan-kekuatan kosmis yang belum dikuasai oleh Raja, maka hal demikian berarti bahwa penguasa belum atau tidak lagi mempunyai kekuatan batin untuk mempersatukan segala kekuatan kosmis yang ada di dalam dirinya.[6] Oleh karena itu, segala sakit penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya, sebisa mungkin harus dihindari, karena bisa memberikan citra negatif kepada penguasa, yaitu adanya penurunan kesaktian Raja. Hingga pada akhirnya dianggap sebagai tanda bahwa saatnya pergantian kekuasaan tiba. Kekacauan-kekacauan yang ada tersebut juga bisa menimbulkan dampak yang sangat besar, dimana terjadi suatu kekacauan politis, bencana alam yang hebat dan gangguan dalam keselarasan alam, yang disebut dengan Jaman Edan. Dan yang bisa mengatasi itu semua hanyalah sesosok yang disebut dengan Ratu Adil.

Seorang penguasa akan betul-betul berkuasa jika semua seakan-akan terjadi melalui dirinya sendiri. Namun sebaliknya jika terjadi kesibukan, kegelisahan dan kekhawatiran tentang apakah akan sukses bagi orang Jawa merupakan suatu kelemahan. Kekuasaan yang sebenarnya nampak dalam ketenangan. Sikap tenang menunjuk pada inti kemanusiaan yang beradab, sekaligus menunjukkan kekuatan batin, dimana seorang penguasa harus bersikap alus.[7] Yang berarti bahwa ia dapat mengontrol dirinya sendiri secara sempurna hingga memiliki kekuatan batin. Orang yang berwibawa tidak perlu menunjukkan kewibawaannya dengan usaha-usaha yang terlihat. Bila memberikan perintah tidak perlu dengan berkata keras dan memaksa, melainkan bisa secara tidak langsung, baik berupa sindiran, usul, ataupun berupa anjuran.

Kekuasaan dalam pandangan Jawa bersifat metempiris, sehingga cara memperolehnya pun tidak dengan cara-cara empiris. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan pemusatan tenaga kosmis, bukan dengan melihat hasil kekayaan, keturunan, relasi, dan lain sebagainya. Tenaga kosmis tersebut tidak dapat begitu saja diperoleh, namun harus diberi. Sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan. Bisa saja dipanggil saat sedang bersemedi lalu dijatuhi semacam wahyu Ilahi, sehingga orang tersebut mendapat kekuatan adikodrati yang membuat wajahnya bersinar, hingga rakyat tahu bahwa tanda itu menyimbolkan kemunculan seorang pemimpin baru.[8] Itulah tata cara pergantian kepemimpinan terjadi.

Namun ada cara lain yang bisa dilakukan agar bisa mendapata kekuasaan. Cara yang ditempuh yaitu dengan memusatkan kasektѐn, kekuasaan kosmis, dalam dirinya sendiri. Berbagai usaha pun dilakukan, anatara lain melakukan tåpå atau puasa, mengurangi makan, tidur dan berpantang seksual, dan semedi. Kalau seseorang telah menjdi pemimpin atau Raja, pastilah ia cenderung ingin memperluas kekuasaannya. Ia berusaha pula dengan mewarisi kekuasaan yang tidak nampak dengan mengunjungi makam-makam leluhur, mengumpulkan semua potensi dalam benda-benda magis seperti keris, tombak dan gamelan. Apabila seorang Raja pada masa jabatannya malah berusaha mengikuti nafsu-nafsu dan mengejar kepentingan-kepentingan pribadinya maka Raja tersebut dikatakan mulai menunjukkan sikap pamrihnya. Hal itu mengakibatkan ia mulai disetir oleh unsur-unsur dari luar, hal itu bisa berdampak pada hilangnya kekuatan kosmik pada dirinya yang berakibat pada larutnya kekuasaan pada dirinya.

c. Kraton sebagai Pusat Kerajaan Numinus

Kraton merupakan tempat Raja bersemayam, dan Raja merupakan sumber kekuatan kosmik yang membawa ketenteraman, kesuburan dan keadilan bagi rakyatnya.[9] Kraton adalah pusat keramat kerajaan. Hal ini menentukan paham negara Jawa. Anderson memberikan perbandingan aliran kekuatan yang mengalir dari Raja ke kerajaannya dengan cahaya lampu baca.[10] Semakin dekat terhadap bolanya semakin terang, semakin jauh makin lemah cahayanya, sampai sinar yang berasal dari bola lampu itu tidak terlihat lagi. Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan filsafat politik Jawa yang mengatakan bahwa negara itu paling padat di pusat, di dekat Raja, di kraton. Kraton dikelilingi oleh ibukota, bagaikan cincin, dimana sekelompok bawahan yang hidup dari pekerjaannya di kraton. Dari ibukota, kekuatan Raja memancar sampai ke desa-desa. Makin jauh dari ibukota, makin lemah pula pancaran kekuatan Raja sampai akhirnya sama sekali mereda (menghilang).[11]

Berbagai pendapat ini semakin menyiratkan bahwa tidak adanya gagasan tentang pluralitas kekuasaan dalam dunia politik Jawa. Segala kekuasaan dan hukum berasal dari pribadi Raja.[12] Hal demikianlah yang menyebabkan tidak perlunya hukum sebagai syarat legitimasi kekuasaan dan pembatasan pemakaiannya. Raja sebagai sumber kedaulatan.[13] Dalam sistem Jawa pada hakikatnya hanya terdapat ibukota (kraton) dan daerah.

Paham kekuasaan Jawa membawa akibat bahwa Raja harus mempertahankan monopoli kekuasaan mutlak karena hanya dengan cara itulah pencitraan bagi masyarakat bahwa Raja tetap menjadi wadah kekuatan kosmik yang ada pada kerajaannya. Oleh karena itu, Raja tidak mengizinkan berdirinya daerah “semi otonom” di wilayahnya.

d. Kekuasaan dan Moral

Kekuasaan dalam paham Jawa diartikan sebagai kenyataan nonduniawi yang menentukan dirinya sendiri, dimana orang yang mendapat kekuasaan itu tidak menentukannya, namun hanya sebagai tempat yang menampung kekuasaan tersebut. Orang yang menampungnya tidak bertanggungJawab atas perebutan dan penggunaan, karena kekuasaan berdaulat hanya pada dirinya sendiri.[14]

Berbeda dengan konsep kekuasaan Barat, dalam pandangan dunia Jawa, kekuasaan melegitimasi dirinya sendiri, jadi tidak diperlukan adanya legitimasi. Dimana terdapat kekuasaan yang asli, pemakaiannya pun sah dengan sendirinya. Namun istilah “pemakaian” juga patut diperhatikan, karena kekuasaan itu sebenarnya tidak dipakai, namun ada dan datang dengan sendirinya, dan yang harus dilakukannya hanyalah menampung dan membiarkan kekuasaan tersebut mengalir dengan sendirinya. Hal itu menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa usaha untuk mendapatkan kekuasaan selalu sah apabila berhasil mendapat kekuasaan tersebut. Jadi merebut suatu kekuasaan adalah hanyalah masalah kemauan dan kesanggupan untuk dapat memusatkan kekuatan kosmis yang ada pada dirinya.

Pemahaman mengenai pemakaian kekuasaan yang ada di dunia Jawa pun berbeda dengan pemahaman kekuasaan Barat. Paham Barat menyatakan adanya tendensi dalam memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang selalu instrumental, sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral dalam arti moral, namun pemahaman itu berbeda dengan dunia Jawa yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah lebih dari kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain saja.[15] Kekuasaan dalam pandangan Jawa merupakan sesuatu yang konkret, maka tidak lepas dari ciri-ciri khasnya. Berbeda dengan pandangan dunia Barat yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang netral, melainkan membawa akibat-akibat yang baik bagi masyarakat. Kekuasaan dalam pandangan Jawa terlihat dari hasil-hasil yang dicapainya. Apabila rakyat sejahtera, adil dan makmur, maka dapat dilihat kekuasaan sang Raja itu. Apabila Raja mulai menunjukkan tindakan-tindakan kasar, baik dengan menyiksa rakyatnya yang membuat rakyatnya mengeluh, maka hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa kekuasaan Raja tersebut mulai terlepas dan tidak lama lagi akan berakhir.[16]

 

C. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan mengenai konsep atau gagasan kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Hal pertama yang dapat kita tangkap adalah bahwa kekuasaan tidak hanya berupa hal-hal yang lahiriah, namun kekuasaan juga dimaknai seperti segala kekuatan yang menyatakan diri dalam alam, kekuasaan adalah ungkapan energi Ilahi yang tanpa bentuk, yang selalu kreatif meresapi seluruh dunia. Adapun sifat-sifat yang melekat dalam kekuasaan dipandang dari dunia Jawa antara lain:

 

a.       Kekuasaan bersifat konkret

Kekuasaan dalam dunia Jawa dimaknai sebagai suatu kekuasaan politik, dimana kekuasaan yang ada adalah suatu bentuk ungkapan kasekten (kekuatan yang sakti).

b.      Kekuasaan itu homogen

Kekuasaan dalam paham Jawa hanyalah merupakan ungkapan realitas yang sama, karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang sama, dan mempunyai kualitas yang sama. Semua bentuk kekuasaan berdasarkan partisipasi pada kekuatan yang satu yang meresapi seluruh dunia ini.

c.       Kekuasaan bersifat konstan/tetap.

Dalam pandangan dunia Jawa, dalam kekuasaan yang dapat berubah hanyalah pembagian kekuasaan dalam dunianya saja. Pemusatan kekuasaan di suatu tempat sama artinya dengan pengurangan kekuasaan di tempat lain.

d.      Kesaktian pemimpin diukur dari besarnya monopoli kekuasaan.

Kekuasaan yang besar diperlihatkan dari besarnya wilayah kekuasaan, dan semakin eksklusif segala kekuatan dalam kerajaannya berasal dari padanya.

e.       Kekuasaan nampak dalam ketenangan.

Sikap tenang menunjuk pada inti kemanusiaan yang beradab, sekaligus menunjukkan kekuatan batin seorang pemimpin, dimana seorang penguasa harus bersikap alus, yang berarti bahwa sebagai seorang pemimpin dapat mengontrol dirinya sendiri secara sempurna hingga memiliki kekuatan batin.

f.       Kekuasaan dalam pandangan Jawa bersifat metempiris

Cara memperoleh kekuasaan tidak dengan cara-cara empiris. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan pemusatan tenaga kosmis, bukan dengan melihat hasil kekayaan, keturunan, relasi, dan lain sebagainya. Tenaga kosmis tersebut tidak dapat begitu saja diperoleh, namun harus diberi. Sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan.

g.      Kekuasaan hilang apabila pemimpin mulai menunjukkan pamrihnya

Apabila seorang pemimpin berusaha mengikuti nafsu-nafsu dan mengejar kepentingan-kepentingan pribadinya maka ia mulai menunjukkan sikap pamrihnya. Hal itu mengakibatkan ia mulai disetir oleh unsur-unsur dari luar, hal itu bisa berdampak pada hilangnya kekuatan kosmik pada dirinya yang berakibat pada larutnya kekuasaan pada dirinya.

h.      Dalam kekuasaan tidak diperlukan suatu legitimasi

Raja sebagai sumber kedaulatan. Segala kekuasaan dan hukum berasal dari pribadi Raja. Hal demikianlah yang menyebabkan tidak perlunya hukum sebagai syarat legitimasi kekuasaan dan pembatasan pemakaiannya.

i.        Kekuasaan dinilai dari hasil yang dicapai

Kekuasaan dalam pandangan Jawa terlihat dari hasil-hasil yang dicapainya. Apabila rakyat sejahtera, adil dan makmur, maka dapat dilihat kekuasaan sang Raja itu.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kekuasaan Jawa sangat bertolak belakang dengan pemahaman kekuasaan dari dunia Barat. Paham Barat menyatakan adanya tendensi dalam memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang selalu instrumental, sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral dalam arti moral, namun pemahaman itu berbeda dengan dunia Jawa yang menyatakan bahwa kekuasaan lebih dari kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain saja.

D. ARGUMEN MENGENAI TULISAN TERSEBUT DAN PERBANDINGAN DENGAN TULISAN LAIN

Buku karya Franz Magnis-Suseno SJ ini menurut saya sudah cukup baik dalam menjelaskan seperti apa konsep kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa. Saya sangat setuju dengan penggambaran kekuasaan Jawa yang tidak selalu menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah, namun juga menekankan sisi nonduniawi, karena sampai saat ini saya juga masih melihat adanya pencerminan hal-hal tersebut dalam kehidupan kerajaan, seperti di Yogyakarta. Walaupun saat ini Sultan telah dilekatkan kekuasaan sebagai gubernur, namun beliau juga tak lepas dari hal-hal nonduniawi yang bersifat mistis yang menyertainya.

Ditinjau dari segi teknis, kata-kata yang tertulis dalam buku ini cukup mudah dicerna oleh saya sebagai pembaca. Gagasan tentang kekuasaan dituangkan dalam satu bab khusus, dengan penjelasan yang tidak menyimpang dari pokok bahasan utama, yaitu masih dalam kerangka “etika Jawa”. Selain penjelasan yang rinci, Pak Franz juga memberikan kemudahan kita dalam mencerna dengan memberikan ilustrasi berupa contoh-contoh yang mudah dipahami.

Banyak hal dalam konsep kekuasaan Jawa yang bertolakbelakang dengan konsep kekuasaan di dunia Barat. Kekuasaan dalam pandangan Jawa bersifat metempiris. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan menggunakan pemusatan tenaga kosmis, bukan dengan melihat hasil kekayaan, keturunan, relasi, dan lain sebagainya. Tenaga kosmis tersebut tidak dapat begitu saja diperoleh, namun harus diberi. Sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan. Namun di dalam pandangan dunia Barat, kekuasaan diperoleh dari hasil kontestasi politik. Kekuasaan boleh dimiliki siapa saja asalkan lolos dalam segenap seleksi menuju kekuasaan, bukan pada wujud yang “nitis” dan tergaris pada diri seseorang. Dan tak perlu mengkoleksi benda-benda antik untuk mendapat kekuasaan.[17]

Namun disisi lain saya juga berkesempatan untuk membandingkan buku karya Pak Franz ini dengan buku lain yang juga membahas tema serupa, yaitu buku karya Drs. G. Moedjanto, M. A. yang berjudul “Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram”. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dinasti Mataram memandang kekuasaan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam kekuasaan tidak ada persaingan, tidak terkotak-kotak atau tidak terbagi-bagi dan bersifat menyeluruh. Kekuasaan Raja seperti kekuasaan Dewa, yang agung dan binantara. Karena itu sepanjang dinasti Mataram merasa bahwa konsep kekuasaan itu belum mennjadi kenyataan, maka dinasti itu akan terus memperkuat diri.[18]

Ada perbedaan yang menonjol jika membandingkan kedua buku ini. Dalam bukunya, Drs. Moedjanto mengemukakan bahwa legitimasi merupakan suatu kebutuhan. Tanpa memperoleh pengukuhan, para Raja dinasti Mataram nampaknya tidak merasa aman. Karena itulah maka berbagai cara dilakukan untuk selalu mengabsahkan kedudukannya. Kekhawatiran akan adanya pergeseran nampaknya mulai menghantui mereka. Karena seperti diketahui bahwa dinasti Mataram berasal dari kalangan petani yang terkenal dengan kebiasaan membagi warisan diantara para ahlinya. Sehingga timbul pertanyaan: Bagaimana setelah keluarga Mataram setelah menjadi dinasti para Raja? Apakah kerajaan mereka juga akan dibagi-bagikan seperti kebiasaan para petani? Ketakutan seperti itulah yang membuat legitimasi menurut buku ini sangat penting bagi dinasti Mataram.

Dalam dinasti Mataram digunakan gelar-gelar yang semula dipakai oleh orang-orang besar yang berpengaruh guna memperkokoh kekuasaannya. Jadi gelar-gelar bisa berarti membangun kekuasaan. Gelar juga digunakan untuk mengubah kelas sosial.[19] Dalam dinasti Mataram, kedudukan seorang Ratu dan putra mahkota dapat mengalami suatu pergeseran, bila Raja menghendakinya. Pergeseran juga dapat terjadi apabila tindakan dari seorang saudara dari putra mahkota atau Raja yang baru saja naik tahta. Dalam situasi seperti ini, pengukuhan kekuasaan dan kedudukan menjadi penting.

Dalam buku ini, juga dijelaskan dengan rinci mengenai konsep keagungbinataraan. Kekuasaan Raja-Raja Mataram sangatlah besar, rakyat mengakui bahwa Raja adalah pemilik segala sesuatu. Rakyat mau tidak mau harus menuruti keinginan Raja. Raja sebagai penguasa kerajaan berhak mengambil tindakan apa saja terhadap apapun yang ada dalam kerajaannya. Raja yang baik adalah Raja yang menjalankan kekuasaannya dalam menjalankan kekuasaannya seimbang antara kewenangan dengan kewajibannya. Kekuasaan yang besar seimbang dengan besarnya kewajiban yang harus dijalankan merupakan isi konsep kekuasaan Jawa yang diterapkan oleh Raja-Raja Mataram pada masa itu yang disebut dengan konsep keagungbinataraan.[20]

Berbeda dengan penjelasan Pak Franz, dalam buku ini, Prof Moedjanto memberikan secara singkat bahwa kekuasaan Raja Mataram yang besar dapat ditandai oleh hal-hal berikut:

1.      Luas wilayah kerajaan;

2.      Luas daerah atau kerajaan taklukan, dan barang-barang yang ada didalamnya;

3.      Kesetiaan para bawahan Raja dalam menunaikan tugas kerajaan;

4.      Kemeriahan upacara kerajaan dan banyaknya pusaka yang menyertainya;

5.      Besarnya tentara dan senjata yang dikenakannya;

6.      Kekayaan, dan gelar-gelar yang disandangnya;

7.      Seluruh kekuasaan yang ada di tangannya, tanpa ada yang menandinginya.

Dalam hal pembinaan kekuasaan, dinasti Mataram menggunakan cara-cara antara lain dengan menyusun silsilah buatan, silsilah politik. Dengan melakukan hal tersebut, prinsip “trahing kesuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih” dipenuhi oleh dinasti Mataram, yang merupakan pondasi dalam menduduki jabatan.[21] Dan yang kedua adalah memusatkan kekuasaan yang ada pada satu tangan. Sama seperti penjelasan dari buku Pak Franz, kekuasaan Raja sungguh tidak ada yang menandingi. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan membuat undang-undang, memerintah, mengadili pelanggar peraturan, dan memimpin negara, semua ada di tangan pemimpin. Ketiga adalah dengan melakukan pengawasan atas bawahan Raja. Berikutnya adalah dengan pembinaan kekuatan militer dan penaklukan daerah, pengembangan budaya kraton, pengumpulan pusaka dan benda-benda keramat lainnya.

Dari uraian mengenai perbandingan dua buku diatas, dapat diketahui bahwa kekuasaan sama-sama dijelaskan sebagai suatu yang melekat pada satu individu saja, yaitu seorang Raja. Namun perbedaan yang mencolok adalah, buku karya Pak Franz menekankan sisi nonduniawi sebagai elemen penting dalam kekuasaan. Berbeda dengan penjelasan dari Drs. Moedjanto, kekuasaan ditandai dengan sifat-sifat lebih bersifat lahiriah, seperti luas wilayah, kemeriahan upacara, dan sebagainya. Perbedaan juga terlihat dari sudut pandang legitimasinya. Pak Franz dalam bukunya menjelaskan bahwa kekuasaan seorang pemimpin tidak membutuhkan suatu legitimasi, namun di dalam bukunya, Drs. Moedjanto menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi, agar mengesahkan kedudukannya sebagai Raja.

E. RELEVANSI BAHAN BACAAN DENGAN TEMA PENUGASAN

Buku karya Franz Magnis-Suseno yang diberi judul Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa ini menurut saya sudah relevan dengan tema penugasan yang menuntut saya untuk menggali lebih dalam, tentang apa yang dimaksudkan dengan gagasan kekuasaan Jawa dan karakternya dalam mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan. Walaupun berjudul utama “Etika Jawa”, namun buku ini tidak semata-mata menyajikan apa saja etika-etika yang ada pada dunia Jawa, namun juga disini dijelaskan dengan lugas apa yang dimaksud dengan kekuasaan jika dilihat dari pandangan dunia Jawa.

Buku ini, khususnya pada Bab keempat, menjelaskan dengan detail mulai dari hakikat kekuasaan, Raja sebagai pusat kekuatan kosmik, kraton sebagai pusat kerajaan numinus, dan hubungan antara kekuasaan dan moral. Saya dapat mengetahui apa saja yang saya perlukan dalam penyusunan tugas akhir ini dengan mudah. Kata-kata yang tersaji juga mudah dicerna karena sudah mengunakan ejaan yang disempurnakan, tidak seperti buku lain yang membuat saya kesulitan dalam memahami karena masih menggunakan ejaan Indonesia lama.

Dalam point keempat dalam tugas akhir saya ini, saya juga berkesempatan untuk membandingkan isi dari buku karangan Pak Franz dengan buku lain yaitu buku karangan Drs. Moedjanto, M. A. yang berjudul Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram. Menurut saya, buku yang saya jadikan sebagai acuan perbandingan ini sudah relevan dengan tema penugasan saya tentang gagasan kekuasaan Jawa juga. Buku ini menyajikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekuasaan jika melihat kenyataan yang terjadi pada saat dinasti kerajaan Mataram masih berkuasa. Dalam buku ini dijelaskan adanya konsep kekuasaan seperti konsep keagungbinataraan yang berarti kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan kewajiban yang dipikulnya sesuai yang dicerminkan Raja-Raja Mataram.

 

DAFTAR PUSTAKA

Franz Magnis-Suseno. 1984.  Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: IKAPI

Drs. G. Moedjanto, M. A. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius

Benedict R.O.G. Anderson. 1972.  The Idea of Power in Javanese Culture, dalam Holt.

SUMBER INTERNET

http://bdardias.staff.ugm.ac.id/index.php/2009/12/14/politik-jawa-sby/ didownload pada 14/06/2010 pukul 18.55 WIB


[1] Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, hlm IX

[2] Ibid,. hlm 98

[3] Ibid,. hlm 99

[4] Bdk. Benedict R.O.G. Anderson. 1972.  The Idea of Power in Javanese Culture, dalam Holt, hlm 8

[5] Franz Magnis-Suseno, Op. Cit,. hlm 100

[6] Bdk. Anderson. Op. cit., hlm 13-19

[7] Franz Magnis-Suseno, Op. Cit,. hlm 103

[8] Bdk. Anderson. Op. cit., hlm 16

[9] Uraian berdasarkan Heine-Gelden

[10] Bdk. Anderson. Op. cit., hlm 22

[11] Franz Magnis-Suseno, Op. Cit,. hlm 109

[12] Bdk. Anderson. Op. cit., hlm 22-25

[13] Franz Magnis-Suseno, Op. Cit,. hlm 109

[14] Ibid,. hlm 111

[15] Ibid,. hlm 112

[16] Bdk. Anderson. Op. cit., hlm 39-41; mengenai bentuk-bentuk protes rakyat, lihat Sutherland 1973, 24s.; seorang Raja sungguhan dapat menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan.

[18] Drs. G. Moedjanto, M. A. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 28

[19] Ibid,. hlm 24

[20] Ibid, hlm 78

[21] Ibid,. hlm 86

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: