Beranda > Uncategorized > Analisis Aspek Keadilan dan Kebebasan pada Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia

Analisis Aspek Keadilan dan Kebebasan pada Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia

”Analisis Aspek Keadilan dan Kebebasan pada Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”

 

 

Oleh :

Nunung Dwi Nugroho

(09/288952/SP/23807)

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2011

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah ajang kompetisi untuk mengisi jebatan-jabatan publik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Umum di Indonesia pada awalnya digunakan sebagai sarana untuk memilih para anggota dalam lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun seiring berjalannya waktu, pemilihan umum di Indonesia juga dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pemilihan Umum di Indonesia mulai diadakan pertama kali pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Hingga pada akhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang pada mulanya dilakukan oleh MPR-pun kini pemilihannya diadakan secara langsung seiring dikeluarkannya amandemen ke-empat UUD 1945 pada tahun 2002. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali diadakan pada tahun 2004. Menyusul pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung seiring dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Seiring berjalannya waktu, Pemilihan Umum kini mengalami pergeseran akan fungsinya. Kini Pemilu hanya dimaknai sebagai ajang kontestasi oleh sebagian orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan publik.

Seharusnya, pemilihan umum adalah sebuah sarana yang paling efektif dalam pencerminan sebagai suatu negara yang demokratis. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan umum di negara kita masih menemui banyak kendala. Terlebih jika kita melihat dalam segi penyelenggara pemilu, yang dalam konteks ini disebut sebagai Komisi pemilihan Umum, merupakan lembaga yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia.[1] Dalam pemilihan umum yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya memegang peranan yang begitu penting. Namun disamping itu ada hal yang masih banyak diperdebatkan, apakah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia telah memenuhi kriteria yang mengedepankan aspek keadilan (fair) dan kebebasan (free)? Hal itulah yang akan penulis bahas dalam uraian dibawah, dengan cara mencoba menelaah isi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aspek Keadilan (fairness)

Setelah mencoba menelaah isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Umum di Indonesia saya rasa sudah memenuhi kriteria yang mengedepankan aspek fairness. Hal tersebut penulis jelaskan dalam poin-poin dibawah.

1. Kenetralan administrasi

Dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terlihat adanya kenetralan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dimana sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan pengaruh pihak mana pun. Dalam Pasal 3 ayat 3 juga ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dari hal tersebut didapat pula bahwa lembaga pelaksana pemilu tidak tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, pihak berwenang atau partai politik. Lembaga pemilu berfungsi tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga pelaksana pemilu juga mampu menjalankan kegiatan tanpa campur tangan yang pastinya berdampak langsung pada keseluruhan proses pemilihan umum.

 

2. Apakah KPU kompeten?

Setelah melihat akan syarat menjadi anggota KPU, maka penulis menyimpulkan bahwa anggota KPU yang terpilih adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, dimana syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota salah satunya adalah berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

 

3. Adanya Kemampuan Untuk Mencegah Penyalahgunaan

Adanya kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam tubuh KPU dapat kita lihat pada Pasal 122, dimana disitu tertulis bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali. Dan disambut dengan pasalnya yang ke-123 dimana apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

 

 

4. Memperlakukan Orang Secara Adil

Dalam pasalnya yang ke-8, tepatnya pada ayat 4b dijelaskan bahwa KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban: memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

 

5. Adanya akses ke media publik

Adanya akses ke media publik tercermin pada Pasal 13 ayat 3a tentang pemilihan calon anggota KPU, Undang-undang nomor 10 tahun 2008 pasal 61 ayat 4 yang mengatur daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimana pada pemilihan calon anggota KPU diharuskan untuk mengumumkan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut; Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus disebarluaskan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.

 

6. Cara pendistrikan fair, ada keterlibatan partai dan masyarakat

Dalam penentuan daerah pemilihan, KPU tidak melibatkan partai dan masyarakat, cara penentuan daerah pemilihan hanya didasarkan pada jumlah penduduk. Hal inilah yang mengakibatkan kurang fair-nya KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia. Namun di sisi lain, tidak terlibatnya partai politik disini tentunya bisa mengurangi keberpihakan partai politik tersebut dalam memilih daerah-daerah yang diharapkan membawa keuntungan tersendiri berupa daerah-daerah lumbung suara bagi partainya.

 

7.  Ada monitoring lembaga public independen

Seperti dijelaskan Pasal 232 UU no 10 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu dimana Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas; dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

 

8. Kerahasiaan surat suara

Kerahasiaan surat suara terjamin melalui terciptanya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 Pasal 47 tentang Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dimana salah satu tugasnya adalah menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”, antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.

 

9. Seluruh orang dewasa berhak untuk memilih

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, penulis melihat bahwa aspek dimana seluruh orang dewasa berhak untuk memilih sudah terpenuhi, terlebih jika kita melihat UU No 10 tahun 2008, pada pasalnya yang ke-19 tentang hak memilih dijelaskan bahwa yang berhak memilih adalah (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

 

10. Transparansi dalam Prosedur dan penghitungan

Pada undang-undang nomor 22 tahun 2007 Pasal 8h tercermin transparansi dalam prosedur dan penghitungan suara dimana KPU menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; dan menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

 

11. Ada prosedur yang jelas dan tidak memihak guna menyelesaikan konflik dan ketidaksepakatan dalam proses Pemilu

Prosedur yang jelas dan tidak memihak dalam penyelesaian konflik dan ketidaksepakatan dalam proses Pemilu diatur secara jelas dalam BAB XX Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu.

 

Aspek Kebebasan (free)

1. Ada aturan hukum yang mengatur keterlibatan orang-orang dalam Pemilu

Dalam UU No 10 tahun 2008 pada Pasal 19 tentang hak memilih, diatur (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Pasal 20 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

2. Kebebasan untuk berkampanye

UU no 10 tahun 2008 pada pasalnya yang ke 76 diatur bahwa Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat

3. Kebebasan untuk berbicara, membuat pergerakan dan berkumpul

Ketiga aspek ini tidak secara langsung dibahas dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum, namun pada dasarnya bahwa undang-undang ini dibuat dengan menimbang akan kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;

 

4. Kebebasan masyarakat sipil

Pada pasalnya yang ke 231, masyarakat sipil ikut terlibat dalam upaya pemantauan Pemilu, disini tercermin pula kebebasan akan keterlibatan masyarakat sipil dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Kesimpulan:

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sejatinya telah berusaha untuk mengakomodir kedua aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu aspek keadilan dan kebebasan. Poin-poin penting dalam aspek keadilan sebagian besar sudah terpenuhi, yang masih belum mencakup hanyalah poin dimana partai politik dan masyarakat dilibatkan dalam proses pembagian daerah pemilihan. Namun hal tersebut bisa dimaklumi, sebab keterlibatan partai politik bisa dalam penentuan daerah pemilihan bisa saja hanya dimaksudkan untuk menguntungkan pihak mereka saja, dengan mencari daerah-daerah lumbung suara bagi partainya. Dari sisi kebebasan, pemilihan umum di Indonesia masih sangat kurang, disini penulis tidak menemukan bagian yang menjamin kebebasan untuk berbicara, berkumpul, atau berserikat. Masyarakat sipil dalam hal ini hanya dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan Pemilu, tidak lebih.


[1] Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009 halaman 47

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: