Beranda > Uncategorized > Masa Depan Politik Lokal di Indonesia: Antara Cerminan Pluralisme dan Mempertahankan Demokrasi

Masa Depan Politik Lokal di Indonesia: Antara Cerminan Pluralisme dan Mempertahankan Demokrasi

”Masa Depan Politik Lokal di Indonesia:

Antara Cerminan Pluralisme dan Mempertahankan Demokrasi”

 

 

Oleh :

Nunung Dwi Nugroho

(09/288952/SP/23807)

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2011

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan suatu negara besar yang terdiri dari bermacam ragam etnis, budaya, agama dan berbagai kemajemukan lainnya. Tidak lain dan tidak bukan, hal tersebut disebabkan oleh luas geografis Indonesia sendiri dimana mencakup banyak pulau tempat bermukimnya ratusan juta masyarakat berbagai suku dan adat-istiadat yang ada di lingkup tersebut. Keanekaragaman yang ada di Indonesia ini sangat memungkinkan munculnya berbagai kekuatan politik lokal. Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan baik di level daerah maupun di level yang lebih besar, negara contohnya. Namun saya sendiri merasa agak pesimis apabila kita mencoba menggambarkan politik lokal di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan beberapa penjelasan berupa paparan yang akan saya uraikan pada bagian selanjutnya.

Sekilas Perkembangan Politik Lokal

Jika kita mengurai akar sejarah dalam hal perpolitikan di negara ini, hal ini tentu sangat berimbas pada latar belakang dan kemunculan politik lokal di Indonesia. Dimulai dari masa kolonialisme, dimana dari metode kontrolnya yang berbasis pada direct control bagi wilayah Jawa dan indirect control bagi wilayah luar Jawa yang melahirkan adanya elit aristokrasi lokal atau elit pribumi sebagai wakil Hindia Belanda di luar Jawa, dan kemunculan volksraad dan locale raden atau dewan-dewan daerah. Begitu pula saat masa penjajahan Jepang, yang menerapkan sistem re-sentralistik dan re-militeristik, dimana terjadi peralihan dari locale raad menjadi kekuasaan eksekutif, sehingga mengakibatkan munculnya bupati dan walikota sebagai penguasa tunggal di daerah. Situasi politik nasional juga mempengaruhi keberadaan politik lokal, seperti apabila kita menilik pada masa orde baru yang dalam perkembangannya menaruh militer dan birokrasi sebagai elemen utama, kekuasaan negara yang dominan, masyarakat yang termarginal, dan adanya proses penyeragaman dimana sebagai akibat dari proses penyeragaman yang terjadi tesebut maka politik lokal kehilangan keragaman dalam format pengaturannya. Contoh kecil lainnya adalah sebagai imbas dari proses desanisasi, sebagai suatu kebijakan dimana terjadi penyeragaman nama ”desa” di seluruh Indonesia, maka desa adat di Bali dan sistem nagari di Sumatera Barat kehilangan eksistensinya. Lain dengan saat kita membahas format politik pada masa pasca orde baru, dimana terjadi perubahan karakter dari hubungan yang bersifat sentralistik-otoritarian ke format yang lebih bersifat desentralistik-demokratis. Akibat dari perubahan tersebut, maka muncullah dua karakter baru, yaitu ada pergeseran lokus politik dari nasional ke lokal (ada distribusi kekuasaan), dan adanya pergeseran format pemerintahan, dari pemerintahan oleh birokrasi ke pemerintahan oleh partai, baik pada level nasional atau daerah. Terlebih jika memusatkan pembahasan kedalam konsep desentralisasi yang telah mengubah secara signifikan kewenangan propinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola pemerintahan.

Politik Lokal dan Desentralisasi

Memahami politik lokal juga dapat dilihat dalam berbagai pendekatan, salah satu pendekatan yang dapat kita pakai adalah melalui pemahaman tentang desentralisasi yang dapat dipahami sebagai the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organization, local government, or non-government organization. (Cheema and Rondinelli, 1983). Konsep desentralisasi yang ditetapkan di Indonesia sejak beberapa tahun lalu sempat membawa rasa optimisme saya tentang masa depan politik lokal menuju level tertingginya, dapat kita lihat bahwa dari awal keberadaannya, desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk mendemokratisasikan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui adanya transfer kewenangan dari pusat kepada daerah ini, walaupun pada pelaksanaannya, desentralisasi masih banyak menuai kontroversi di sana-sini yang tidak bisa 100% menjamin terciptanya demokrasi di negeri ini. Adanya desentralisasi juga memberikan peluang kepada daerah lokal untuk menciptakan suatu birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan adanya desentralisasi, maka daerah juga bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah, dan dapat mengelolanya sendiri melalui tangan-tangan dingin para pemimpin daerah setempat yang tentunya lebih  mengenal dan mengetahui apa saja kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Adanya desentralisasi juga membuat adanya motivasi daerah-daerah tertinggal untuk maju karena desentralisasi juga membawa keuntungan dari sisi investasi dimana adanya keberhasilan dalam memaksimalkan dan mengolah potensi yang ada di daerah membuat terpicunya perkembangan ekonomi, menarik investor untuk masuk sehingga daerah tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kaya dan kemajuan daerah bisa segera terwujud.

Di sisi lain, keberadaan desentralisasi ini berdampak pada terjadinya hiruk-pikuk di ranah lokal, seperti adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, menguatnya kelembagaan legislatif, meluasnya kekuasaan pemerintah daerah, dan menguatnya partisipasi masyarakat. Situasi ini diperparah dengan kemunculan media-media lokal, organisasi masyarakat, dan menguatnya identitas kesukuan pada masyarakat lokal. Hingga pada akhirnya dijumpai pembelokan tujuan desentralisasi yang pada awalnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat menjadi bertolakbelakang dengan kondisi perpolitikan yang ada. Di banyak tempat, pilkada yang diselenggarakan di tiap daerah seringkali malah menuai konflik pada akhirnya oleh karena penyelenggaraan dan cara-cara pemilihannya yang busuk. Pemimpin yang terpilih pun terkesan hanya abal-abal, tong kosong berbunyi nyaring, karena hanya bertujuan mendapat posisi di pemerintahan, sehingga tak jarang mereka malah berujung pada penjara sebagai konsekuensi perilaku mereka yang korup dan otoriter. Politik identitas juga bermain dalam ranah ini. Jargon-jargon, asli suku ”A” atau suku ”B” selalu menghiasi pertarungan politik di berbagai kabupaten/kota, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan legislatif.[1] Elit-elit di daerah memanfaatkan sentimen ini untuk meraup suara dalam pilkada, meskipun kapasitas dari elit daerah ini sangatlah diragukan.[2]

Demokratisasi di ranah lokal menurut saya juga tidak jauh dari nuansa primordialisme, mungkin inilah cikal bakal dan akar dari primordialisme dan nepotisme yang selama ini ada di dalam tata kelola pemerintahan kita, terlebih dalam segi rekrutmen kepemimpinan. Kita dapat simak dari fenomena Temukung, amnasi ko’u, amnasi ana’ (Kupang) yang berasal dari klan yang dipilih berdasarkan keturunan yang menguasai wilayah temukung sebagai kantong genealogis. Anak laki-laki pertama tidak otomatis menduduki jabatan tersebut, tergantung kemampuannya, kepribadian, kecakapan, kedekatan dengan masyarakat dan penguasaan tentang hukum adat (harat nairasi). Faktor keturunan, keimanan, kesaktian, keteladanan perbuatan, kemampuan memahami falsafah masyarakat merupakan pertimbangan utama untuk jabatan kepala kampo (kepala kampung), Syara Adati, Syara Agama di Barata Kaedupa, Sulawesi Tenggara. Untuk menjadi parabela (juru ahli) pertimbangan utamanya adalah keahlian dan ketrampilan. Misalnya Juru Tani harus menguasai siklus alam dan mantra yang memiliki berkah untuk menentukan musim tanam, mengusir hama; Juru Bangka, ia haruslah ahli membuat perahu.[3]

Pesimisme Masa Depan Politik Lokal

Hal seperti diataslah yang membuat penulis merasa ragu akan masa depan dari politik lokal di Indonesia. Dinamika politik lokal di Indonesia tentunya akan menjadi salah satu penyebab utama proses disintegrasi bangsa ini, karena daerah di Indonesia akan menjadi terkotak-kotak atau terbagi-bagi dalam kelas-kelas menurut pembagian asal daerah, dan lain sebagainya. Munculnya politik lokal juga dikhawatirkan hanya memunculkan dominasi lokal oleh segelintir elit di daerah yang berhasil menduduki tampuk kepemimpinan di daerah atas kemenangannya dalam pilkada yang bermodalkan identitas kedaerahan, keterlibatan orang kuat lokal dan klan (studi kasus Jawara di Banten)[4] dan politik uang. Walaupun sudah dilaksanakannya proses desentralisasi di Indonesia, daerah tetap apa adanya, tidak mengalami kemajuan signifikan, oleh karena pemimpin yang dihasilkan dalam pilkada kurang berkapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lihat saja, bagaimana peran dan kapasitas artis-artis atau orang-orang yang dianggap sebagai putra daerah yang ”terpilih” hanya karena status yang disandangnya dalam pilkada dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah? Hal itu yang membuat penulis menjadi agak pesimis terhadap perkembangan dan masa depan politik lokal di Indonesia di masa depan.

Harapan dan Solusi akan Pesimisme Masa Depan Politik Lokal

Seharusnya, keberadaan politik lokal di Indonesia menjadi suatu alat dan cermin pemersatu dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Politik lokal seharusnya dimaknai sebagai tempat pembentukan infrastruktur berdemokrasi dan tempat untuk belajar berpolitik bagi masyarakat, bukan malah menjadi sarana ”pembodohan” masyarakat melalui proses berdemokratisasi yang busuk. Seharusnya, melalui politik lokal, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan public services dapat terwujud. Pemerintah daerah seharusnya dapat lebih mengetahui apa saja yag dibutuhkan oleh masyarakat di level lokal. Pemerintah daerah juga seharusnya menjadi responsif dengan apa saja kebutuhan masyarakat. Namun apa yang terjadi sekarang semakin menimbulkan rasa pesimis saya apabila mencoba menelaah jauh kedepan tentang perpolitikan lokal di Indonesia. Apa jadinya bila masyarakat dikekang oleh penguasanya? Baik lokal maupun di level yang lebih tinggi dapat dilihat bahwa penguasa politik sama-sama mengekang dan mencoba menyetir masyarakat dengan berbagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan segelintir orang saja.

Politik lokal di Indonesia dalam pandangan saya akan semakin terpuruk apabila tidak segera diambil berbagai kebijakan yang dapat mengimbangi kebusukan tata pengelolaannya di berbagai level yang ada. Untuk mengantisipasi terjadinya kekuasaan elit lokal yang berlebihan, maka menurut penulis harus diadakannya sistem ”perpaduan” antara desentralisasi dan sentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia perlu akan adanya penyesuaian bahwa desentralisasi yang ada dalam pelaksanannya tidak boleh lupa akan kewenangan negara pusat, agar tidak terjadi dominasi lagi di kemudian hari. Keberadaan negara pusat sangat dibutuhkan demi mengendalikan elit-elit yang berkuasa di daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, perlu juga dilihat akan adanya problema kapabilitas, dimana sebaiknya dilihat dulu apakah daerah tersebut mampu dan punya potensi untuk pelaksanaan desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat tidak bisa hanya terkesan acuh dan melihat hal tersebut hanya sebagai pembagian resiko dan akal-akalan dari pusat. Seharusnya ada pengawalan, pengawasan, dan pemberian solusi atau win-win solution kepada pemerintah daerah apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan desentralisasi di daerah. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan kelangsungan politik lokal di Indonesia dapat terjaga, dan jauh dari penyimpangan yang selama ini terjadi.

 

 


[2] Lihat artikel Surahmat, seorang pemimpin umum BP2M Unnes: Primordialisme Pilkada Banjarnegara. Dimana ia melihat adanya pemanfaatan isu primordialisme dalam pilkada Kabupaten Banjarnegara tahun 2006, dimana saat itu ada tiga calon bupati, satu diantaranya bukan “putra daerah” Banjarnegara. Isu asal daerah diungkit lawan politik untuk menjatuhkan dukungan calon tersebut dengan asumsi bahwa daerah akan lebih baik jika dipimpin oleh putra daerah.

[3] Diambil dari pertemuan dalam kelas Politik Lokal tentang Demokrasi di level lokal, Oktober 2010.

[4] Ratu Atut sebagai Gubernur Banten tidak lepas dari adanya peranan jawara. Atut, dengan modal simbolik yang didapatkan dari jawara (karena Atut merupakan bagian dari jawara) serta modal ekonomi yang dimiliki akhirnya menjadi faktor utama kemenangan Atut sehingga mendapatkan kursi jabatan nomor satu di provinsi Banten. Selain itu, ijazahnya (yang berarti adalah modal budaya) menjadi nilai lebih tersendiri.

 

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: