Beranda > Uncategorized > WARISAN KOLONIAL DAN PEMERINTAHAN SIPIL DESA DI JAWA

WARISAN KOLONIAL DAN PEMERINTAHAN SIPIL DESA DI JAWA

WARISAN KOLONIAL DAN PEMERINTAHAN SIPIL DESA DI JAWA

 

Bab yang ditulis oleh Heather Sutherland ini adalah tulisan yang secara sistematis menggambarkan dan mengkaji ulang pemahaman kita mengenai apa saja peninggalan dari sisa-sisa kejayaan kolonial yang ada di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam bab yang diberi judul “Warisan Kolonial dan Pemerintahan Sipil Desa di Jawa”, dijelaskan bahwa kebijakan dari pemerintah kolonial salah satunya adalah adanya kepegawaian sipil pribumi dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda, yang disebut sebaggai “pangreh praja”. Apabila kita telaah, model-model birokrasi di Indonesia sudah dimulai dari kepegawaian sipil pribumi yang diterapkan di Jawa. Model ini berkembang pada masa akhir kolonial. Para pegawai sipil pribumi ini disebut dengan sebutan “pangreh praja” atau penguasa kerajaan. Sedangkan oleh pemerintahan belanda, mereka disebut sebgai inlandsch bestuur atau pemerintahan pribumi. Pada masa tersebut, sebenarnya telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mentransformasikan sisiem birokrasi patrimonial menuju sistem birokrasi yang lebih rasional dengan cara perekrutan pegawai, pelatihan, dan spesialisasi fungsional.

Pada awalnya, Pemerintah belanda sendiri juga menuntut dilaksanakannya kebijakan kolonial baru yang cenderung ke arah perbaikan efisiensi dari orang-orang yang menagani hal tersebut. Kebijakan tersebut adalah memberikan fasilitas pendidikan bagi pribumi shg rasionalisasi dalam prosedur pengangkatan dan kenaikan pangkat cenderung menuu ke arah birokratisasi. Belanda juga berusaha me-reorganisir pangreh praja tersebut yang diharapkan dapat dipertahankan dengan pelestarian ciri-ciri sosial yang dianggap penting. Namun hal ttersebut bertentangan dengan keinginannya untuk memenipulasi struktur2 politik setempat yang membuat pengreh praja tidak berkembang, namun belanda tetep mendukung eksistensinya. Upaya untuk melindungi dengan bambenstaat malah mambuat keadaan semakin terpuruk, sehingga menuai kecaman dari banyak pihak. Hingga pada akhirnya eksistensi pangreh praja semakin melemah dan digantikan oleh orang2 yang ada diluar korps pegawai pribumi yang disebut ‘priyayi’.

Hal kompleks diatas yang menyebabkan adanya partai politik dan berkenmbangnuya kelompok reformis penekanan dalam tubuh pangreh praja. Hingga pada akhir tahun 30an, makin banyak priyayi yangmenguasai metode2 sosial politik dari Belanda. Hal ini karena banyaknya orang2 pangreh praja yang berpendidikan, yang sepenuhnya menguasai proses birokrasi. Fungsi kkorps birokrasimeluas hingga bekerja dalam pengawasan, penghorganisasian, dan pengumpulan informasii, komunikasi antara pribumi dan asing, sehingga paham akan motif2 politik tertentu. Berbagai cara pun tetap dilakukan belanda agar tetap ‘mentradisionalkan”pangreh praja agar bisa mempertahankan otoritas rakyat, dengan asumsi bahwa jika rakyat setia pada pangreh praja = setia pada pemerintah yang dibdi oleh pangreh praja. Belanda sangat percaya dengan efektivitas priyayi. Oleh berbagai hal, sikap rakyat mlah berubah menjadi takut dan benci kaepada priyayi, karena ia tahu bahwa priyayi disetir oleh belanda. Berbagai sentimen negatif pun muncul, namun di lain sisi, priyayi tetap dihormati. Perubahan pun terjadi, namun Belanda begitu asyik dalam menampilkan para priyayi, tapi tidak mengamati secara kritis basis2 dari kekuasaan dan ststus sosial dari pangreh praja. Sampai pada akhirnya, adanya kesadaran akan adanya kekeliruan penguasaan kolonial karena sifatnya yang keras kepala di bidang politik dan ketidakmauannya melakukan pembaruan yang mendasar bagi pangreh praja. Namun pada saat jepang datang dan mendduduki wilayah nusantara, jepang dalam kebijaksanaan politiknya kembali bersandar secara politik kepada pangreh praja. Struktur pemerintahan militernya hampir mirip seperti Belanda.  Pada masa setelah kemerdekaan, ketidakpercayaan kepada pangreh paraj kembali muncul dan membuat adanya perubahan tugas dan kewajiban para pejabat ini bukan untuk memerintah, melainkan bagaikan menjadi orangtua yang “memimpin dan mempengaruhi dari belakang”. Adaanya pembentukan negara federal dibawah bendera belanda membuat bekas2 tokoh pangreh praja menjadi kepala negara bagian, menteri, atau pejabat tinggi lain. Setelah revolusi, yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan adalah orrang pribumi atau orang indonesia asli.

Dalam perkembangannya, pada masa orde baru, pangreh praja yang telah berubah menjadi pegawai negeri sipil menjadi bagian penting dalam barisan pendukung pemerintah yang berkuasa. Hingga pada masa akhir 70an, tata pemerintahan mulai didominasi oleh ABRI dan membuat pamong praja seakan setingkat dibawahnya.

 

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: